Oleh: Yakimsya Ahmad Hidayat, S.E.
(Kaukas Kebangsaan Indonesia Raya – Bidang Ekonomi Koperasi)

Disorientasi Arah Ekonomi Bangsa Perjalanan Republik Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan yang kian mengkhawatirkan. Cita-cita besar para pendiri bangsa (founding fathers) untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur—seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945—tampak semakin terkikis oleh gelombang ekspansi kapitalisme global. Sistem ekonomi kita perlahan bergeser dari asas kekeluargaan dan gotong royong menuju arena pasar bebas yang individualistik, kompetitif tanpa batas, dan menepikan esensi keadilan sosial.

Kondisi ini menuntut kesadaran kritis dari seluruh elemen bangsa, khususnya kaum nasionalis, penggiat ekonomi kerakyatan, dan kader-kader gerakan kemasyarakatan. Kita tidak boleh tinggal diam melihat kedaulatan ekonomi rakyat tergerus oleh oligarki dan sistem pasar yang timpang.
Dari Semangat “Indonesia Raya” Menuju Kemandirian Ekonomi

Lagu kebangsaan kita bukan sekadar alunan seremonial, melainkan sebuah manifesto kebangsaan yang menyerukan kebangkitan jiwa dan raga untuk membangun tanah air yang berdaulat secara utuh. Kedaulatan politik yang telah direbut melalui keringat dan darah para pejuang tidak akan bermakna apa-apa jika fondasi ekonominya masih terjajah oleh penguasaan modal asing dan segelintir elite pemodal.

Semangat Indonesia Raya memanggil kita untuk kembali menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Ekonomi yang dikehendaki bukanlah ekonomi yang membiarkan yang kuat memangsa yang lemah (free fight liberalism), melainkan ekonomi kerakyatan yang menempatkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan utama.

Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan sebagai Benteng Pertahanan Terakhir
Dalam kerangka ideologis maupun praktis, Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang paling kongkret. Sebagai wadah usaha bersama berazaskan kekeluargaan, koperasi mampu meredam laju kapitalisme yang eksploitatif.

Namun, di tengah ekosistem ekonomi saat ini, koperasi kerap diposisikan di pinggiran arus utama (mainstream) pembangunan. Tantangan kita di Jawa Barat dan tingkat nasional adalah bagaimana mentransformasikan koperasi menjadi institusinya modern yang kompetitif—memanfaatkan teknologi digital, memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir, dan membangun kolaborasi lintas sektor yang inklusif, tanpa kehilangan jatidiri gotong royongnya.
Peran Strategis Gerakan Sosial dan Intelektual

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral kebangsaan—baik melalui ruang pengabdian di Kaukus Kebangsaan Indonesia Raya,Persatuan Alumni GMNI Jawa Barat maupun pengawalan kebijakan ekonomi di Dekopinwil Jabar—sudah saatnya kaum intelektual, praktisi, dan penggiat koperasi bersatu padu melakukan langkah-langkah strategis:
Konsolidasi Kesadaran Kritis : Membangun diskursus publik yang masif mengenai bahaya sistemik kapitalisme liberal dan menawarkan kembali model Sosialisme Indonesia / Ekonomi Kerakyatan yang bersumber dari Pancasila.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Melakukan pendampingan, pendidikan, dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi rakyat, pengurus koperasi, serta UMKM agar memiliki daya saing yang tangguh di era digital.

Advokasi Kebijakan Pro-Rakyat: Mendorong pemerintah pusat dan daerah agar konsisten menjalaOleh amanat konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penutup
Mewujudkan kembali kedaulatan ekonomi Indonesia bukanlah pekerjaan semalam. Dibutuhkan keteguhan ideologi, kerja keras kolektif, dan keberanian politik untuk melakukan koreksi terhadap arah pembangunan yang menyimpang dari kepribadian bangsa.
Mari kita songsong masa depan Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur—dimana setiap anak bangsa berdiri setara sebagai tuan di negeri sendiri.