KAJIAN INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI BANK SENTRAL MENURUT TINJAUAN HUKUM BERDASARKAN UUBI NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA

Lely Savitri Dewi

Sari

Lembaga negara yang independen, Bank Indonesia adalah badan hukum yang status badan hukumnya diperoleh melalui penetapan Undang Undang (yaitu UU RI Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang undang Bank Indonesia  Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dimana ditegaskan bahwa  Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen baik Pemerintah dan atau pihak lainnya dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI). Pelanggaran terhadap larangan campur tangan maupun kewajiban untuk menolak campur tangan, diancam penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun serta denda minimal 2 (dua) milyar dan maksimal 5 (lima) milyar. Perlu adanya pemaknaan yang jelas mengenai indepedensi tersebut. Kajian ini bertujuan untuk meninjau kedudukkan hukum Bank Indonesia dari pemegang otoritas moneter berdasarkan Undang Undang Bank/UUBI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Metode penelitian melalui deskriptif dengan data sekunder.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2002). Mengurai Benang Kusut BLBI, Jakarta: Bank Indonesia.

Mintorahardjo, Sukowaluyo. (2001). BLBI Simalakama, Jakarta: Resi.

Nindyo Pramono. (2010) “Implikasi landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalm Sistem Ketatanegaraan, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, ISSN, 1693 – 3205, September 2010

Rahbini, Didik J; Suwidi Tono, 1987, Bank Indonesia Menuju Independensi densi Bank Sentral, Jakarta: PT. Mardi Mulyo.

UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

UU NO. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.